1. Permohonan dari pemenang lelang
2. Identitas diri pemenang lelang
3. Risalah lelang
4. Cek fisik kendaraan bermotor
5. STNK dan BPKB Ciika ada)
6. Surat keputusan Haki (Inkrah)

1. Pemenang Lelang mengajukan Permohonan pendaftaran regident
2. Verifikasi data Regident Kendaraan bermotor
3. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLI-AJ yang harus dibayar dan Mencetak SKKP
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima Pembayaran SKKP
6. Penghapusan Obyek Pajak kendaraan bermotor
7. Penyerahan dokumen kepada wajib pajak

Jangka waktu mulai dari pemenang lelang mengajukan permohonan penghapusan registrasi di Samsat kendaraan terdaftar sampai penyerahan dokumen kepada wajib pajak maksimal 45 menit.

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:
   
   1. Penerbitan STNK :
      

• Roda 4 atau lebih Rp 200.009-
  
• Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-
  

Penerbitan TNKB :

• Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
  
• Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-
  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
   

• 1,5 % untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
  
• 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
  
• 0,5 % untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
  

Tarif PKB Progresif

• 2 % untuk kepemilikan kedua
  
• 2,5 % untuk kepemilikan ketiga
  
• 3 % untuk kepemilikan keempat
  
• 3,5 % untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
  

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok: NJKB dan Bobot
Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang diberikan insentif yang ditetapkan oleh Gubernur.
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran pKB/BBNKB, SWDI(LIAJ dan PNBP

1. Pengaduan melalui kotak saran
   
2. Pengaduan melalui Laporgub dan Sp4N
   
3. Pengaduan melalui media social (Instagram, twitter/ Facebook)
   
4. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja