1. Membawa asli surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya (missal Kartu Indonesia Sehat dsb) dari pemerintah/instansi yang berwenang;
2. KTPdane-mail

1. Pemohon menyerahkan asli Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya kepada petugas PTSP untuk dipindai/scan oleh petugas PTSP;
2. Pemohon menyerahkan KTP dan alamat email sebagai persyaratan pembuatan akun e-Court;
3. Pemohonmemperolehakune-Courtdaripetugas meja e-Court;
4. PemohonmengunggahfileSKTMkee-Courtdan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara melalui e-Court;
5. Ketua PN memeriksa pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara dan melakukan verifikasi melalui SIPP;
6. Ketua menerima/menolak permohonan pembebasan biaya perkara melalui SIPP;
7. ika permohonan pembebasan biaya perkara diterima, maka dilanjutkan dengan pendaftaran perkara tanpa biaya melaliai e-Court oleh Pemohon dan dilakukan register oleh petugas PTSP;
8. Jika permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka dilanjutkan dengan pendaftaran perkara secara reguler melalui e-Court dengan membayar biaya perkara

30 Menit

Tidak dipungut biaya

Pemohon menerima penetapan pembebasan biaya perkara

-Melalui SIWAS (https://siwas.mahkamahagung.go.id) -Melalui aplikasi SP4N Lapor (https://www.lapor.go.id) -Melalui aplikasi SISUPER SKM, SPAK, Survei Harian (http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/) -Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 25578300 -Melalui nomor telepon PT Semarang : (024) 8448755 -Melalui nomor telepon PN Kendal : (0294) 381479 -Melalui nomor Whatsapp : 0812 2506 9665 -Melalui Email: pnkendal@yahoo.co.id