1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Ijazah Terakhir legalisir
4. Fotocopy SKCK Legalisir
5. Foto Berwarna: 4×6 (2 lembar)
6. Alamat email
7. Nomor HP

1. PTSP Hukum : Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan data persyaratan baik yang diajukan secara elektronik maupun manual;
2. Panmud Hukum : Melakukan verifikasi atas kelengkapan data persyaratan;
3. Staf panmud Hukum : Mencetak konsep surat keterangan elektronik;
4. Panmud Hukum : Memeriksa konsep surat keterangan elektronik dn memberi paraf;
5. Panitera : Memeriksa konsep surat keterangan elektronik dan memberi paraf;
6. Ketua : Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara;
7. Petugas PTSP : Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara; Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan;

480 Menit

Rp. 10,000

Surat Keterangan

1.    Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id

2.    Melalui aplikasi - LAPOR - https://www.lapor.go.id

3.    Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) - http:esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4.    Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00

5.    Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : 0511 335427

6.    Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0517) 21032

7.    Melalui nomor WA : 082149123212