1. Fotokopi identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa);
2. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum;
3. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan;
4. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia.
5. Surat permohonan dari pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan (blokir jual beli.

1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor;
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda;
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakuan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat;
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir;
6. Memberikan Surat Tindasan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat;
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBP.

Surat keterangan blokir.

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (Instagram/Twitter/ Facebook);
5. Pengaduan melalui Call Center (0286) 591284 dan Whatsapp/SMS (0813-1984-7476).