1. Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat diajukan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit: 1. daftar nominatif Penanggung Utang; 2. surat PSBDT dari PUPN Cabang; 3. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (jika Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi).
2. Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak diajukan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit: 1. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penganggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; 2. daftar nominatif Penanggung Utang; surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; yang diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Paling    lambat  14   (empat  belas)    hari kerja.

Tidak dipungut biaya

Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak yang disampaikan kepada Penyerah Piutang

Mekanisme  pengelolaan  pengaduan  di

lingkungan    Kanwil    DJKN      sebagai berikut:

a. Pengguna    jasa     menyampaikan pengaduan mengenai kualitas pelayanan   (prosedur,   waktu    dan biaya  pelayanan, kondisi kantor, dan sikap  petugas yang memberikan pelayanan) ke  Kotak  Pengaduan.

b.   Petugas   layanan   atau    pengawas yang   bertugas  pada   saat  itu mencatat,     mengumpulkan informasi,  membuat laporan, dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang KIHI cq. Kepala Seksi Kepatuhan Internal.

c. Kepala Seksi  Kepatuhan Internal melakukan verifikasi, apabila:

1)   Ada          indikasi         kebenaran pengaduan, maka  Kepala Seksi Kepatuhan Internal melaporkan kepada Kepala  Kanwil DJKN mengenai hasil verifikasi dan rekomendasi  tindak   lanjut terhadap                     pengaduan tersebut serta menyampaikan konsep  surat tanggapan pengaduan pengguna jasa. Selanjutnya   Kepala   Kanwil DJKJN  melakukan  tindakan dalam     upaya    peningkatan kualitas pelayanan sesuai  dengan pengaduan.

2)     Tidak    ada   indikasi  kebenaran pengaduan, maka  Kepala Seksi Kepatuhan Internal  melaporkan kepada Kepala Kanwil DJKN mengenai    hasil      verifikasi terhadap  pengaduan tersebut dan menyampaikan konsep surat tanggapan pengaduan kepada pengguna jasa.