• -

  1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
  2. Kutipan risalah lelang untuk kendaraan bermotor hasil lelang penghapusan dinas instansi pemerintahAkta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah
  3. Akta hibah bagi pemindahtanganan karena hibah
  4. Akta penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan Kendaraan bermotor sebagai modal
  5. Akta penggabungan bagi pemindahtanganan karena penggabungan perusahaan berbadan hukum
  6. Akta pembagian harta benda bagi pemindahtangan karena perceraian; atau
  7. Akta pernyataan tukar menukar dari kedua belah pihak
  8. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB, serta arsip STNK dan BPKB)
  9. Hasil cek Fisik Kendaraan bermotor.
  10. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB)
  11. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
  12. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning)
  13. -

• -

  1. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen
  2. Menetapkan besaran PKB, BBNKB II, SWDKLLAJ, PNBP dan yang harus dibayar dan mencetak SKKP
  3. Memverifikasi SKKP
  4. Menerima Pembayaran SKKP
  5. Mencetak STNK
  6. Mencetak TNKB
  7. Menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB
  8. Mengarsipkan Dokumen Kendaraan bermotor
  9. -

Jangka waktu mulai melakukan pendaftaran kendaraan bermotor balik nama kedua sampai mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor maksimal 45 menit

1.    Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

-      Roda 4 atau lebih          Rp 200.000,-

-      Roda 2 atau 3               Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

-      Roda 4 atau lebih          Rp 100.000,-

-      Roda 2 atau 3               Rp  60.000,-

2.     Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a.    Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya:

1)   1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris

2)   1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III ( Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)

3)   1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

b.    Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c.    Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3.  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a.  Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1)  1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

2)  1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3)  0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b.  Tarif PKB Progresif 

1)  2% untuk kepemilikan kedua

2)  2,5% untuk kepemilikan ketiga

3)  3% untuk kepemilikan keempat

4)  3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5)  Ketentuan Progresif :

a)     Kepemilikan Pribadi  (TNKB Hitam/Putih)

b)     Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e)  Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c.  Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1)  NJKB

2)  Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4.    Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

 

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000

Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000

Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana /  sertifikat sebesar Rp3.000,-

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP , Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) , Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

1.  Pengaduan melalui kotak saran;

2.  Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

3.  Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)

Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.