1. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
2. Data Pembayaran dan Penyetoran Pajak Desa

1. Dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara khususnya dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, serta Hibah dan Lainnya, KPP Pratama Kupang melalui Tim Penanggung Jawab Inovasi Rame Sa melakukan penyandingan data realisasi APBDes yang diperoleh dari pihak ketiga dengan data penyetoran/pembayaran pajak Wajib Pajak Bendahara Desa yang berasal dari Sistem Informasi DJP
2. Atas penyandingan data pada poin a, diperoleh data desa yang terindikasi belum/kurang setor pajak yang disusun dalam rapor monitoring dan evaluasi pembayaran pajak desa
3. Rapor monitoring dan evaluasi pembayaran pajak desa disampaikan kepada pihak terkait yaitu Bupati, Inspektorat Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setempat
4. Atas Rapor monitoring dan evaluasi pembayaran pajak desa, KPP Pratama Kupang melakukan penyuluhan dan konsultasi kepada Wajib Pajak Bendahara Desa terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya
5. KPP Pratama Kupang melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Bendahara Desa
6. Proses selesai

Setiap Triwulan

Tidak dipungut biaya

Surat Kepala KPP Pratama Kupang tentang Rapor Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Pajak Desa per Kabupaten

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1.  Telepon : 1500200

2. Faksimile: (0380) 833211

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4.Twitter : @kring_pajak

5.  Website : pengaduan.pajak.go.id

6.  Chat pajak : www.pajak.go.id