1. 1. Surat Permohonan
2. 2. Fotokopi Identitas Prinsipal Pemohon;
3. 3. Surat Kuasa (Asli) Apabila Dikuasakan;
4. 4. Fotokopi Kartu Advokat;
5. 5. Fotokopi AD/ART;
6. 6. Fotokopi Tanda Pengenal Apabila Dikuasakan Kepada Non-Advokat.

1. 1. Petugas PTSP Loket 3 / Pelayanan Hukum: • Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan ± 10 menit;
2. 2. Staf Kepaniteraan Hukum • Meneliti data dan informasi yang dibutuhkan dengan berkoordinasi ke bagian perkara ± 110 menit. • Membuat konsep surat keterangan ± 10 menit.
3. 3. Panmud Hukum: • Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 10 menit.
4. 4. Panitera: • Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf ± 10 menit.
5. 5. Ketua: • Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara ± 10 menit.
6. 6. Petugas PTSP • Memungut serta menyetor PNBP kepada kasir ± 10 menit; • Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon ± 5 menit; • Mengarsipkan bekas permohonan dan surat keterangan tidak berperkara ± 5 menit.

Apabila pelayanan kami terlambat :

·         < 30 xss=removed>

·         < 60 xss=removed>

·         < 90 xss=removed>

·         < 120 xss=removed>

• Biaya/Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, sebesar Rp.10.000,00

Surat Keterangan Tidak Berperkara

·           Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id

·           Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id

·           Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791

·           Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855

·           Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229