1. Surat Permohonan ljin Kuasa lnsidentil
2. Fotokopi identitas yang masih berlaku Pemberi dan Penerima Kuasa
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan
5. Surat Kuasa Asli
6. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat
7. Dokumen terkait

1. 1. PTSP Loket 3 / Pelayanan Hukum: • Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ± 10 menit; • Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 25 menit.
2. 2. Panmud Hukum: • Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 10 menit.
3. 3. Panitera: • Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 10 menit.
4. 4. Ketua: • Menandatangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit.
5. 5. Petugas PTSP: • Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada kasir ± 5 menit; • Mengarsipkan bekas permohonan ± 10 menit.

• Biaya/Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sebesar Rp.10.000,00

Surat ijin kuasa insidentil

·           Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id

·           Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id

·           Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791

·           Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855

·           Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229