1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK b. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, NPWP, NIB c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, keterangan Domisili
2. Surat Keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari : a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi c. Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI e. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening f. Surat Keterangan asal usul kendaraan
3. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. Dokumen kendaraan dari samsat asal
6. STNK, SKKP Terakhir, BPKB, Bukti Pelunasan BPKB, dan SKF dari samsat asal
7. Persyaratan Tambahan : 1. Jual Beli Kwitansi pembelian materai cukup 2. Balik Nama Eks Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara Surat Keputusan Penjualan dan Penghapusan inventaris dari Pejabat yang berwenang Risalah Lelang 3. Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh Panitia Lelang/Pejabat yang berwenang 4. Formulir permohonan STNK Penetapan Nama Pemenang Lelang Rekomendasi Satlantas setempat 5. Hibah : Surat Keterangan Hibah/Akte Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri

1. Pendaftaran mutasi masuk
2. Verifikasi persyaratan permohonan yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP, dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP, dan TNKB
10. Mengarsipkan dokumen ranmor

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan berkas kendaraan bermotor maksimal 50menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Berdasarkan :

a)        Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b)        Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

c)        Peraturan Gubernur Jawa Tengan Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

STNK, SKKP, TNKB, Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

 a. WhatsApp : 081542711330

 b. Instagram : Samsat Kota Pekalongan

 c. Facebook : Samsat Kota Pekalongan

 d. Twitter : @uppdkotapkl

 e. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id

 f. Email : up3adktpekalongan@gmail.com

 g. Website : https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-pekalongan

 2) Secara langsung

 a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalah pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.

 b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.

 c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

 3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

 a. Leaflet;

 b. Brosur;

 c. Monitor informasi;

 d. Monitor SAKPOLE;

 e. bapenda.jatengprov.go.id.