1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
3. Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
4. Bupati/walikota untuk Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten/kota
5. Dinas perhubungan kabupaten/kota dan/atau balai pengelola transportasi darat Direktorat Jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;
6. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN /APBD dengan mencantumkan Nomor kode rekening
7. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
8. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
9. STNK
10. BPKB
11. Surat keterangan fiskal (SKF) dari Samsat Asal
12. SKKP terakhir dari Samsat Asal
13. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)
14. Bukti pendaftaran dari Samsat tujuan;
15. Surat Pernyataan pembatalan mutasi dari pemilik kendaraan bermotor dibubuhi dengan meterai secukupnya;
16. Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan bermotor dari Samsat tujuan (apabila ada kekurangan spesifikasi dokumen kendaraan bermotor).

1. Melakukan pendaftaran pembatalan mutasi keluar
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ
6. Mencetak SKKP
7. Memverifikasi SKKP
8. Menerima pembayaran SKKP
9. Mencetak STNK
10. Mencetak TNKB
11. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB
12. Mengarsipkan dokumen Kendaraan bermotor

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP  maksimal 45 menit 

1.    Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

-       Roda 4 atau lebih          Rp 200.000,-

-       Roda 2 atau 3               Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

-       Roda 4 atau lebih          Rp 100.000,-

-       Roda 2 atau 3               Rp  60.000,-

2.    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a.    Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :

1)    1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris

2)    1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III ( Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)

3)    1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

b.    Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c.     Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3.    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a.   Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

1)  1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

2)  1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

3)  0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b.  Tarif PKB Progresif 

1)  2% untuk kepemilikan kedua

2)  2,5% untuk kepemilikan ketiga

3)  3% untuk kepemilikan keempat

4)  3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5)  Ketentuan Progresif :

a)      Kepemilikan Pribadi  (TNKB Hitam/Putih)

b)     Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c)      Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d)     Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e)    Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c.   Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1)  NJKB dan;

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4.    Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

1.    Pengaduan melalui kotak saran;

2.    Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

3.    Pengaduan melalui media sosial:

·       Instagram : samsatsemarang1

·       Twitter : @samsat_smg1

·       Facebook : Samsat Semarang-Satu

4.  Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS):

·       Telepon: 0246712916

·       Whatsapp: 085921160648