1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), surat tugas ditandai dengan tanda tangan oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan, keterangan domisili, surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari: 1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan yang melampau batas wilayah provinsi; 2) Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 3) Bupati/walikota untuk Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. 4) Dinas perhubungan kabupaten/kota dan atau balai pengelola transportasi darat direktorat jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. 5) Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening. 6) Surat keterangan asal usul kendaraan.
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
3. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
4. Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal; a. STNK b. SKKP terakhir; c. BPKB; d. Arsip STNK dan BPKB; e. Surat keterangan Fiskal (SKF) dari SAMSAT asal; f. Kwitansi Jual beli bermaterai cukup;
5. Persyaratan tambahan: 1. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara, surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang, risalah lelang, bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang. Formulir permohonan STNK penetapan nama pemenang lelang rekomendasi Satlantas setempat. 2. Hibah : surat keterangan hibah/akte notaris/ keputusan pengadilan negeri; 3. Eks angkutan umum kwitansi pembelian bermaterai cukup, bukti pelunasan DPWKP dari SAMSAT asal. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan.

1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk;
2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif.
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima pembayaran SKKP
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit. 

1.    Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

-   Roda 4 atau lebih          Rp 200.000,-

-   Roda 2 atau 3               Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

-   Roda 4 atau lebih          Rp 100.000,-

-   Roda 2 atau 3               Rp  60.000,-

2.    Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

a.    Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :

1)    1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris

2)    1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, Eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III ( Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB)

3)    1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan

b.    Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

c.     Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

3.    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a.   Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

-     1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan

-     1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

-     0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b.   Tarif PKB Progresif 

1)    2% untuk kepemilikan kedua

2)    2,5% untuk kepemilikan ketiga

3)    3% untuk kepemilikan keempat

4)    3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5)    Ketentuan Progresif :

a)      Kepemilikan Pribadi  (TNKB Hitam/Putih)

b)     Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai denqan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c)      Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d)     Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e)      Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

c.  Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

-       NJKB dan;

-       Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

4.    Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc s.d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80.000
Golongan DP	Pick Up/mobil barang s.d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum s.d 1.600cc	70.000
Golongan EP	Bus dan Microbus bukan angkutan umum	150.000
Golongan EU	Bus dan Microbus bukan angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400cc, truck container dan sejenisnya	160.000

Setiap jenis kendaraan dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana /  sertifikat sebesar Rp3.000,-

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP 2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4. Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

1.    Pengaduan melalui kotak saran;

2.    Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;

3.    Pengaduan melalui media sosial:

• Instagram : samsatsemarang1
• Twitter : @samsat_smg1
• -Facebook : Samsat Semarang-Satu

4.  Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS):

• Telepon: 0246712916
• Whatsapp: 085921160648