1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri Fotocopy SP3/Incrah dari pengadilan
2. Fotocopy Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA) sesuai data kendaraan bermotor
3. Fotocopy BPKB
4. Fotocopy STNK
5. Fotocopy Cek Fisik
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kwitansi Jual-Beli

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
6. Pemberian Surat Tindasan Buka Blokir ke Petugas di UPPD/Samsat
7. Petugas UPPD melakukkan pengaktifan status pajak kendaraan bermotor
8. Arsip berkas rekomendasi buka blokir

Jangka waktu mulai dari proses pengajuan permohonan sampai pengarsipan berkas maksimal 52 menit

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

1.    Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih          Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3               Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih          Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3               Rp  60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a.    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

-    1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

-    1 % untuk kendaraan bermotor umum

-    0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b.    Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

-    2% untuk kepemilikan kedua

-    2,5% untuk kepemilikan ketiga

-    3% untuk kepemilikan keempat

-    3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c.    Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

-    Sedan dan sejenisnya

-    Jeep dan sejenisnya

-    Minibus dan sejenisnya

-    Microbus

-    Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 200 cc keatas

d.    Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif

e.    Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

f.     Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB

g.    Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua)

h.    Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

-      NJKB dan;

-      Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

i.     Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang diberikan insentif yang ditetapkan oleh Gubernur.

3.    Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

a.  Sepeda Motor

-    Sepeda motor 50 cc ke bawah     Rp 0,-

-    Sepeda motor 50-250 cc                 Rp 32.000,-

-    Sepeda motor 250 cc ke atas           Rp 80.000,-

b.  Mobil Bukan Angkutan Umum 

-    Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep s.d 2400 cc Rp 140.000,-

-    Bus dan Microbus   Rp 150.000,-

-    Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas     Rp 160.000,-

-    Ambulans, Mobil jenazah dan PMK  Rp 0,-

c.  Mobil Angkutan Umum

-    Mobil Penumpang s.d 1600 cc  Rp 70.000,-

-    Bus dan Microbus 1600 cc ke atas Rp 87.000,-

urat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP

Sarana pengaduan:

1. Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini: 

1. WhatsApp : 081228348300 
2. Instagram : Samsat Mungkid 
3. Facebook : Samsat Mungkid 
4. Twitter : @samsat_KabMgl 
5. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id 
6. Email : uppd.mungkid@gmail.com 
7. Website : https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang 

1.  Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalah pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya. 
2. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan. 
3. Penyelesaian pengaduan 30 menit. 

1. Leaflet; 
2. Brosur; 
3. Monitor informasi; 
4. Monitor SAKPOLE;
5. bapenda.jatengprov.go.id.