1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK) b. Badan : Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD). Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Untuk instansi pemerintah, Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan International melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan diberi stempel
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas
4. STNK
5. BPKB
6. Hasil cek fisik Ranmor
7. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
8. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran
3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
4. Cek data dan Entry ke sistem
5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
7. Memverifikasi SKKP
8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
9. Pencetakan STNK
10. Pencetakan TNKB
11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 60 menit

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor :

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:
   1. Penerbitan STNK :

• Roda 4 atau lebih Rp 200.000,- 
• Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

Penerbitan TNKB : 

• Roda 4 atau lebih Rp 100.000,- 
• Roda 2 atau 3 Rp 60.000,- 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

• 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 
• 1 % untuk kendaraan bermotor umum 
• 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran 

Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas: 

• 2% untuk kepemilikan kedua 
• 2,5% untuk kepemilikan ketiga 
• 3% untuk kepemilikan keempat 
• 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya 

Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi: 

• Sedan dan sejenisnya 
• Jeep dan sejenisnya 
• Minibus dan sejenisnya 
• Microbus 
• Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 200 cc keatas 

Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok: 

• NJKB dan; 
• Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. 

Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang diberikan insentif yang ditetapkan oleh Gubernur. Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan: 

1. Sepeda Motor 

• Sepeda motor 50 cc ke bawah Rp 0,- 
• Sepeda motor 50-250 cc Rp 32.000,- 
• Sepeda motor 250 cc ke atas Rp 80.000,- 

Mobil Bukan Angkutan Umum 

• Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep s.d 2400 cc Rp 140.000,- 
• Bus dan Microbus Rp 150.000,- 
• Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas Rp 160.000,- 
• Ambulans, Mobil jenazah dan PMK Rp 0,- 

Mobil Angkutan Umum 

• Mobil Penumpang s.d 1600 cc Rp 70.000,- 
•  Bus dan Microbus 1600 cc ke atas Rp 87.000,- Setiap jenis kendaraan di atas dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp 3.000,-

1. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 3. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Sarana pengaduan:

1. Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini: 

1. WhatsApp : 081228348300 
2. Instagram : Samsat Mungkid 
3. Facebook : Samsat Mungkid 
4. Twitter : @samsat_KabMgl 
5. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id 
6. Email : uppd.mungkid@gmail.com 
7. Website : https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang 

 2. Secara langsung 

1.  Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalah pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya. 
2. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan. 
3. Penyelesaian pengaduan 30 menit. 

3. Sistem informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor : 

1. Leaflet; 
2. Brosur; 
3. Monitor informasi; 
4. Monitor SAKPOLE;
5. bapenda.jatengprov.go.id.