1. Surat Permohonan Keringanan WP;
2. FC Identitas Diri;
3. FC STNK dan SKKP Terakhir;
4. Foto Kendaraan
5. Bukti Pendukung

1. 1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pokok PKB Serta Sanksi Administratif PKB Dan/Atau BBNKB secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala UPPD 2. Kepala UPPD mencermati, mengajukan pertimbangan, dan membuat surat pengantar permohonan. Kepala UPPD dapat melakukan pengecekan fisik atas kendaraan bermotor yang diajukan permohonan 3. Kepala UPPD mengirimkan permohonan kepada Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah 4. Kepala Badan mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor 5. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor mendisposisikan kepada Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan UPPD untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian bersama Tim Teknis dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan, serta apabila diperlukan dapat melakukan konsultasi ke Akuntan Publik terkait kajian laporan keuangan Badan. 6. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak membuat Konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor 7. Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor memeriksa ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan 8. Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi administratif PKB dan/atau BBNKB Besaran Pemberian Pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan/atau bea balik nama kendaraan bermotor: 1. Objek pajak menjadi barang sitaan sebagai alat bukti perkara: maksimal diberikan 100% atas sanksi PKB dan/atau BBNKB 2. Kendaraan bermotor hilang: maksimal diberikan 100i pokok dan/atau sanksi PKB 3. Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasinalkan kembali serta dalam proses pengajuan penghapusan regiden kendaraan bermotor: diberikan 100i pokok dan sanksi PKB 4. Ketidak mampuan wajib pajak badan membayar: diberikan keringanan dengan rumusan presentase: (Bobot dikurangi Nilai) x 100%

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SK maksimal 22 Hari

1.    Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pokok PKB Serta Sanksi Administratif PKB Dan/Atau BBNKB secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala UPPD

2.    Kepala UPPD mencermati, mengajukan pertimbangan, dan membuat surat pengantar permohonan. Kepala UPPD dapat melakukan pengecekan fisik atas kendaraan bermotor yang diajukan permohonan

3.    Kepala UPPD mengirimkan permohonan kepada Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

4.    Kepala Badan mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

5.    Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor mendisposisikan kepada Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang diajukan UPPD untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian bersama Tim Teknis dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan, serta apabila diperlukan  dapat melakukan konsultasi ke Akuntan Publik terkait kajian laporan keuangan Badan.

6.    Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Keberatan Pajak membuat Konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor

7.    Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor memeriksa ulang dan memberikan koreksi serta menyampaikan konsep Surat Keputusan kepada Kepala Badan

8.    Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pokok PKB serta sanksi  administratif PKB dan/atau BBNKB

Besaran Pemberian Pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan/atau bea balik nama kendaraan bermotor:

1.    Objek pajak menjadi barang sitaan sebagai alat bukti perkara: maksimal diberikan 100% atas sanksi PKB dan/atau BBNKB

2.    Kendaraan bermotor hilang: maksimal diberikan 100i pokok dan/atau sanksi PKB

3.    Kendaraan bermotor rusak berat dan tidak dapat dioperasinalkan kembali serta dalam proses pengajuan penghapusan regiden kendaraan bermotor: diberikan 100i pokok dan sanksi PKB

Pemberian Pengurangan Pokok Pajak, Keringanan Sanksi Administratif Dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor Dan/Atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Whatsap 085229168333

Instagram @samsatwng

Twitter @samsatwonogiri