1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan memuat Nomor Perkara dan Tahun Perkara;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Surat Kuasa (jika diwakilkan/dikuasakan).

1. Pemohon membuat surat permohonan salinan putusan/penetapan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan memuat nomor perkara;
2. Pemohon memberikan permohonan ke meja pelayanan PTSP Hukum;
3. Berkas diterima oleh Panitera Muda Hukum untuk diperiksa selanjutnya staf hukum memproses permohonan dari pemohon;
4. Staf hukum memberikan Salinan Putusan/Penetapan kepada Panmud Hukum untuk diperiksa dan di paraf;
5. Staf hukum memberikan Salinan Putusan/Penetapan kepada Panitera untuk diperiksa dan di tandatangani;
6. Staf Hukum memberikan Salinan Putusan/Penetapan yang sudah ditanda tangani oleh Panitera ke meja pelayanan PTSP Hukum;
7. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memberikan Salinan Putusan/Penetapan kepada Pemohon dan pemohon membayar biaya PNBP ke Kasir.

Informasi SK No : W12.U18/28/HK.04.01/III/2023 tentang biaya perolehan informasi dalam permohonan informasi :

• Biaya Informasi Elektronik : diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma
  
• Biaya Salinan Berupa Print Out/Cetak : Rp 2.000/Lembar
  
• Biaya Salinan Berupa Fotokopi : Rp 1.000/Lembar
  
• Biaya Transportasi : Rp 10.000

Permohonan Salinan Putusan Perkara yang Sudah BHT dan Belum BHT

1. Kotak Saran
2. Website : pn-ungaran.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email :pn.ungaran@gmail.com
6.  Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper