1. Identitas Diri : a. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK b. Badan : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Tugas ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, NPWP, NIB c. Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas yang ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, keterangan Domisili
2. Surat Keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari : a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi b. Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi c. Bupati/Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota d. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan/Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI e. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening f. Surat Keterangan asal usul kendaraan
3. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. Dokumen kendaraan dari samsat asal
6. STNK, SKKP Terakhir, BPKB, Bukti Pelunasan BPKB, dan SKF dari samsat asal
7. Persyaratan Tambahan : 1. Jual Beli Kwitansi pembelian materai cukup
8. 2. Balik Nama Eks Lelang Kendaraan Dinas Milik Negara Surat Keputusan Penjualan dan Penghapusan inventaris dari Pejabat yang berwenang Risalah Lelang
9. 3. Bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh Panitia Lelang/Pejabat yang berwenang
10. 4. Formulir permohonan STNK Penetapan Nama Pemenang Lelang Rekomendasi Satlantas setempat
11. 5. Hibah : Surat Keterangan Hibah/Akte Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri

1. Pendaftaran mutasi masuk
2. Verifikasi persyaratan permohonan yang diajukan oleh petugas
3. Perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi oleh Petugas
4. Penetapan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif oleh petugas
5. Penetapan besaran BBNKB, PKB, PNBP, dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP oleh petugas
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima pembayaran SKKP
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11. Mengarsipkan dokumen ranmor.

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.

1.    Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

-  Roda 4 atau lebih          Rp 200.000,-

-  Roda 2 atau 3               Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

-  Roda 4 atau lebih          Rp 100.000,-

-  Roda 2 atau 3               Rp  60.000,-

2.    Tarif BBNKB penyerahan kedua:

-  1% untuk kendaraan bermotor bukan umum

-  1% untuk kendaraan bermotor umum

-  1% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/POLRI

3.    Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a.    Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

-  1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum

-  1 % untuk kendaraan bermotor umum

-  0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b.  Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

-  2% untuk kepemilikan kedua

-  2,5% untuk kepemilikan ketiga

-  3% untuk kepemilikan keempat

-  3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c.  Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

-      Sedan dan sejenisnya

-      Jeep dan sejenisnya

-      Minibus dan sejenisnya

-      Microbus

-      Sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 200 cc keatas

d.  Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif

e.  Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

f.   Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB

g.  Penentuan urutan kepemilikan dibedakan untuk kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua)

h.  Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

-      NJKB dan;

-      Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

i.     Pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk orang atau barang diberikan insentif yang ditetapkan oleh Gubernur.

4.    Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

a.  Sepeda Motor

-    Sepeda motor 50 cc ke bawah       Rp 0,-

-    Sepeda motor 50-250 cc                  Rp 32.000,-

-    Sepeda motor 250 cc ke atas           Rp 80.000,-

b.  Mobil Bukan Angkutan Umum 

-    Pickup, Minibus, Sedan dan Jeep s.d 2400 cc Rp 140.000,-

-    Bus dan Microbus  Rp 150.000,-

-    Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas      Rp 160.000,-

-    Ambulans, Mobil jenazah dan PMK  Rp 0,-

c.  Mobil Angkutan Umum

-    Mobil Penumpang s.d 1600 cc  Rp 70.000,-

-    Bus dan Microbus 1600 cc ke atas Rp 87.000,-

Setiap jenis kendaraan di atas dikenakan biaya penggantian pembuatan kartu dana / sertifikat sebesar Rp 3.000,-

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) - Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Surat Ketetapan Kewajiban PembayaranBukti Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP - Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Sarana pengaduan:

1. Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini: 

1. WhatsApp : 081228348300 
2. Instagram : Samsat Mungkid 
3. Facebook : Samsat Mungkid 
4. Twitter : @samsat_KabMgl 
5. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id 
6. Email : uppd.mungkid@gmail.com 
7. g. Website : https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-magelang 

 2. Secara langsung 

1.  Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalah pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya. 
2. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan. 
3. Penyelesaian pengaduan 30 menit. 

3. Sistem informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor : 

1. Leaflet; 
2. Brosur; 
3. Monitor informasi; 
4. Monitor SAKPOLE;
5. bapenda.jatengprov.go.id.