1. Persyaratan
2. a.Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan dan Infrastruktur Lainnya 1)PKKPRL 2)Persetujuan Lingkungan 3)Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 4)Berita Acara Verifikasi Lapangan 5)Bukti Setor PNBP
3. b.Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan 1)Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 2)Berita Acara Verifikasi Lapangan 3)Bukti Setor PNBP

1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri
2. Mencetak Nomor Induk Berusaha
3. Menyampaikan permohonan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan
4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)setelah menerima Surat Perintah Setor
5. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.

21 Hari kerja

Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2021 dengan tarif/biaya sebagai berikut:

1) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan

a. Untuk penyediaan infrastruktur.

Per sekali izin: 150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area noninfrastruktur)

b. Untuk penyewaan peralatan dan jasa pariwisata.

Pelaku Usaha: Per sekali izin Rp. 10.000.000

Kapal Usaha: Per unit per sekali izin Rp. 5.000.000

c. Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan.

Per tahun: 10% x tarif penerbitan izin baru

Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi

1. Melalui konsultasi langsung:

2. Melalui telepon;

3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau e-complaint) sesuai bidang tugasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10

JI. Medan Merdeka Timur Nomor 16

Jakarta Pusat www.diprl.kkp.go.id pengaduanprl@kkp.go.id

Hotline Pelayanan: 0812 9229 0511