1. 1. Surat permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM 2. fotokopi kartu NPWP; 3. Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM; 4. Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan pengunaan kendaraan dimaksud; 5. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPn BM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku; 6. Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan-keterangan antara lain: a. Nama penjual; b. Nama pembeli; c. Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli; 7. izin Usaha dan izin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (izin) Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi); 8. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa : a. Invoice; b. Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); c. Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; d. Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

1. 1. Permohonan diajukan oleh Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan; 2. Permohonan yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan pelayanan; 3. Kantor Pelayanan Pajak menerima dan meneliti permohonan; 4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian.

10 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan dengan disertai alasan penolakan.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1.     Telepon: (021) 134; 1500200

2.     Faksimile: (021) 5251245

3.     Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4.     Twitter: @kring_pajak

5.     Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6.     Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.