1. Surat Permintaan Pengurangan Denda Administrasi PBB; Surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

1. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan denda administrasi PBB karena: 1. kealpaan Wajib Pajak; 2. bukan kesalahan Wajib Pajak; 3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas pada: a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan; atau b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi PBB, dalam hal Wajib Pajak melakukan pencatatan; c. terjadi bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya sehingga Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya; atau d. hal-hal lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permintaan pengurangan denda administrasi PBB kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan cara: 1. langsung; 2. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat; atau 3. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. 1 (satu) permintaan untuk 1 (satu) SKP PBB atau STP PBB; 2. permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 3. mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan; 4. Wajib Pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB; 5. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB diterima.

Tidak dipungut biaya

Surat keputusan pengurangan denda administrasi PBB.