1. Surat permohonan pencabutan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; Surat kuasa khusus dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak

1. Pihak yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan 1. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan; 2. pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; 3. surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Wajib     Pajak     dapat      melakukan      pencabutan permohonan  Pasal 36  UU  KUP  sebelum diterbitkan surat keputusan.

Tidak dipungut biaya

Surat Permohonan Pencabutan Tidak Memenuhi Persyaratan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, serta diterbitkannya laporan sumir yang akan menghentikan proses Penelitian Pengurangan penghapusan pembatalan (pasal 36 ayat (1) UU KUP & pasal 19 UU PBB).