1. Masyarakat Mengisi Aplikasi Eraterang https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id atau mengunjungi kantor kelurahan/desa melalui kampungku terang
2. Surat Permohonan
3. Foto copy KTP
4. Foto Copy SKCK
5. Pas Photo 4x6 1 lembar

1. Petugas PTSP menerima berkas Surat Permohonan Tidak tersangkut perkara (10 Menit)
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
3. Staf Panmud Hukum membuat konsep surat keterangan ridak tersangkut perkara
4. Panmud Hukum memeriksa konsep surat keterangan ridak tersangkut perkara dan memberi paraf.
5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
7. Staf Panmud Hukum Mencatat Surat keterangan tidak tersangku perkara kedalam buku register
8. Staf Panmud Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Petugas PTSP menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon
10. Panmud Hukum mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara

15 Menit

§  RRp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019)

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id/ 

Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id/ 

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2