1. 1. Dokumen penunjukan Lembaga Penilai dari Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang masih berlaku; 2. surat pernyataan kebenaran hasil penilaian kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang ditandatangani di atas meterai oleh Lembaga Penilai; 3. dokumentasi penilaian oleh Lembaga Penilai; dan 4. hasil penilaian besaran kompensasi yang memuat: a. nama penerima besaran kompensasi; b. luas tanah dan/atau bangunan milik penerima besaran kompensasi; c. jenis dan jumlah tanaman milik penenma besaran kompensasi; dan d. besaran kompensasi yang akan diberikan kepada penerima besaran kompensasi.

1. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU} mengajukan surat permohonan penetapan besaran kompensasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Pemroses melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, apabila telah lengkap dan sesuai, meneruskan proses penerbitan Keputusan Menteri;
3. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan, pemroses melakukan klarifikasi kepada pemegang IUPTLU.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan/ atau Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: 
   1. telepon: 021-5225180; 
   2. faksimile: 021- 5256066; 
   3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id; 
   4. Contact CenterKESDM 136; dan 
   5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 
      1. website: vvww.lapor.go.id; 
      2. SMS melalui nomor 1708; 
      3. twitter: @lapor1708; dan 
      4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.