1. Permohonan menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A PMK-39/PMK.03/2018.

1. Cara Pengajuan:

   Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu:
   1. secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); dan
   2. melalui Pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir atau melalui cara lain.
   paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu.

2. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

   Paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
   1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
   2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
   3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
   4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
   berlaku untuk Wajib Pajak baik berstatus pusat maupun cabang atas seluruh jenis pajak.

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan diterima.

Tidak dipungut biaya

1. Surat Keputusan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu; (Lampiran huruf B PMK-39/PMK.03/2018); dan
2. Surat Pemberitahuan Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. (Lampiran huruf C PMK-39/PMK.03/2018)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
   
2. Faksimile: (021) 5251245
   
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
   
4. Twitter: @kring_pajak
   
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
   
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
   
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya