1. Surat permohonan izin sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan Wajib Pajak;
2. Bentuk tanda Bea Meterai Lunas yang akan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Fotokopi Keputusan Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia tentang Penetapan Sebagai Perusahaan Percetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring masih berlaku dan sesuai dengan aslinya;
4. Petikan Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu tentang Izin Operasional dibidang Pencetakan Dokumen Sekuriti:
   a. telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya;
   b. menetapkan nama dan alamat perusahaan percetakan sesuai dengan surat permohonan Izin/Perpanjangan Izin Pembubuhan;
   c. menetapkan masa Izin Operasional yang masih berlaku.

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

   Wajib Pajak/ Perusahaan percetakan yang mendapat
   1. izin operasional di bidang pencetakan dokumen sekuriti dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal);dan
   2. penetapan sebagai perusahaan percetakan warkat debet dan dokumen kliring dari Bank Indonesia;
   untuk mencetak cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Tidak dipungut biaya

Surat Izin/Penolakan sebagai pelaksana Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
   
2. Faksimile: (021) 5251245
   
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
   
4. Twitter: @kring_pajak
   
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
   
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
   
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya