1. Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
2. Daftar bukti pemotongan;
3. Bukti pemotongan;
4. Fotokopi SKD khusus PPh Pasal 26 berdasarkan P3B;
5. Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Bebas;
6. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah discan dalam bentuk PDF;
7. Surat Kuasa Khusus atau Surat Penunjukan beserta fotokopi KTP.
8. Wajib pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-page ? e-SPT Masa PPh Pasal 23-26.

1. a. Wajib Pajak mengambil nomor antrean di kunjung.pajak.go.id;
2. b. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal dan waktu kunjungan pada tiket antrean;
3. c. Petugas TPT memanggil nomor antrean;
4. d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan;
5. e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
6. f. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak;
7. g. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak;
8. h. Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak;
9. i. Proses selesai.

Tidak dipungut biaya

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1.    Telepon : 1500200

2.    Faksimile: (0380) 833211

3.    Email : pengaduan@pajak.go.id

4.    Twitter : @kring_pajak

5.    Website : pengaduan.pajak.go.id

6.    Chat pajak : www.pajak.go.id