1. a. Induk SPT Masa PPh Pasal 22;
2. b. Daftar bukti pembayaran (Khusus untuk Bank Devisa dan Produsen/importir migas);
3. c. Bukti pembayaran dari pemungut (khusus untuk badan industri dan DJBC);
4. d. Daftar bukti pemungutan (khusus untuk badan industri dan DJBC);
5. e. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (khusus Bdan Usaha Industri);
6. f. Risalah lelang (Khusus untuk DJBC);
7. g. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah discan dalam bentuk PDF;
8. h. Surat Kuasa Khusus atau Surat Penunjukan beserta fotokopi KTP.
9. i. Wajib pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 22 di https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-page ? e-SPT Masa PPh Pasal 22.

1. a. Wajib Pajak mengambil nomor antrean di kunjung.pajak.go.id;
2. b. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal dan waktu kunjungan pada tiket antrean;
3. c. Petugas TPT memanggil nomor antrean;
4. d. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 22 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan;
5. e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen;
6. f. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Masa PPh Pasal 22 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak;
7. g. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak;
8. h. Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak;
9. i. Proses selesai.

10 Menit

Tidak dipungut biaya

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1.  Telepon : 1500200

2.  Faksimile: (0380) 833211

3.  Email : pengaduan@pajak.go.id

4.  Twitter : @kring_pajak

5.  Website : pengaduan.pajak.go.id

6.  Chat pajak : www.pajak.go.id 

7.  Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya