1. KetentuanTeknis:
2. 1. 58 Tahun bagi Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Terampil; 2. 60 Tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pajabat Fungsional Madya; 3. 65 Tahun bagi PNS yang memangku Jabatan Fungsional Ahli Utama.
3. Jenis Pensiun:
4. - Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun) - Pensiun APS ( Atas Permintaan Sendiri) - Pensiun Karena Perampingan Organisasi - Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani/ Rohani - Pensiun Karena Meninggal Dunia, Tewas atau Hilang
5. Wewenang:
6. - Presiden menetapkan pemberhentian PNS di Lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT Utama, Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama; - PPK Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Utama, Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama - PPK Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan Pemberhentian terhadap PNS yang menduduki: a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama b. Jabatan Administrator c. Jabatan Fungsional Ahli Madya, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Pertama d. Jabatan Penyelia, Jabatan Mahir, Jabatan Terampil dan Pemula - Pemberian Pensiun bagi PNS dan Pensiun Janda/Duda. - PNS ditetapkan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan teknis kepala BKN.
7. Syarat Administrasi:
8. 1. DPCP ( Data Perorangan Calon Penerima Pensiun); 2. Fotocopy SK CPNS dilegalisir; 3. Fotocopy SK PNS dilegalisir; 4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir; 5. Fotocopy Akta nikah/ceraidilegalisir; 6. Fotocopy Akta Kelahiran anak (dengan batas usia maksimal 25 tahun, belum menikah, dan tidak bekerja di instansi pemerintah) dilegalisir; 7. Fotocopy Penilaian prestasi kerja (2 tahun terakhir) dilegalisir; 8. Surat penyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin; 9. Surat penyataan tidak pernah dijatuhi Hukuman Pidana; 10. Fotocopy Surat Keterangan kematian dari suami/istri yang dibuat oleh kelurahan/ desa/ kecamatan dilegalisir; 11. Fotocopy SK Peninjauan Masa Kerja (Bila Ada) dilegalisir; 12. Fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir; 13. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala dilegalisir; 14. Fotocopy Surat Kematian (untuk janda/duda) dilegalisir; 15. Pas Foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar; 16. Daftar Riwayat Pekerjaan; 17. Daftar Susunan Keluarga; 18. Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah (untuk golongan IV b keatas).
9. Keterangan:
10. Persyaratan tersebut diatas Scan Asli jika ada dan Fotocopy legalisir bila asli tidak ada dan diperuntukkan bagi usul pensiun golongan IV/a ke bawah.

1. 1. Menerima dan Meregister usulan berkas pengajuan Permohonan Pensiun dari Organisasi Perangkat Daerah;
2. 2. Memverifikasi Berkas usulan Pengajuan Pensiun dan Mengidentifikasi Jenis Pensiun serta kelayakan memenuhi syarat atau tidak;
3. 3. Mengentry data Usul Pensiun sesuai jenis pensiun pada Aplikasi SAPK;
4. 4. Mencetak Entrian dan Pengantar untuk Penandatanganan Sekda Kabupaten Tulungagung bagi Golonagn IV/b keatas serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung bagi Golongan IV/a ke bawah;
5. 5. Mengirim usul ke Sekretariat Negara Jakarta bagi Fungsional Utama Golongan IV/d (Fungsional Utama) ke atas;
6. 6. Mengirim usul ke Badan Kepegawaian Negara Jakarta bagi Golongan IV/b dan IV/c;
7. 7. Mengirim usul ke Kanreg II BKN untuk golongan IV/b ke bawah;
8. 8. Memproses Penerbitan SK Pensiun Oleh Presiden melalui Sekretariat Negara Jab. Fungsional Utama;
9. 9. Memproses Penerbitan Nota Pertimbangan Tehnis baik Oleh, BKN Jakarta maupun BKN Regional II Surabaya;
10. 10. Mencetak dan mengoreksi data pada draft SK Pensiun Gol. IV/b keatas denganberkas PNS yang bersangkutan;
11. 11. Memproses Pencetakan dan Penerbitan SK Pensiun oleh PPK (Bupati) dari Pertek (PertimbanganTeknis) yang diterbitkan oleh BKN Jakarta maupun BKN Regional II Surabaya;
12. 12. Menyerahan SK Pensiun ke Organisasi Perangkat Daerah untuk diserahkan ke PNS yang Pensiun.

1.   1,5 tahun untuk pemrosesan mulai dari pengajuan PNS pemohon sampai SK Pensiun diterbitkan (bagi golongan IV/b keatas).

2.   1 tahun bagi golongan IV/a kebawah.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Pensiun PNS

Layanan Informasi Publik

1.   Datang / hadir ke BKPSDM Kab. Tulungagung alamat: Jl. A.Yani Timur Gg. IV No.7 Tulungagung;

2.   Surat tertulis ke BKPSDM Kab. Tulungagung

3.   Telepon (0355) 321813;

4.   http://bkd.tulungagung.go.id/kms/