1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Jl. Brig.Jend.Slamet Riyadi No. 290 Kota Surakarta.
2. Pemohon menginput surat permohonan surat keterangan dan persyaratannya melalui aplikasi eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id
3. Hadir langsung di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta.

1. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkas surat permohonan dan kelengkapan data persyaratan secara elektronik.
2. Panitera Muda Hukum memberikan persetujuan, kelengkapan data persyaratan
3. Staf Panitera Muda Hukum membuat konsep surat keterangan elektronik.
4. Panitera Muda Hukum memeriksa konsep surat keterangan elektronik dan memberi paraf.
5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan elektronik
6. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menandatangani surat keterangan elektronik
7. Staf Panitera Muda Hukum mencatat surat keterangan elektronik kedalam buku register
8. Staf Panitera Muda Hukum memungut dan menyetor penerimaan negera bukan pajak (PNBP)
9. Petugas PTSP menyerahkan surat keterangan elektronik kepada Pemohon
10. Panitera Muda Hukum mengarsipkan berkas permohonan surat keterangan elektronik.

Sejak permohonan diterima oleh petugas PTSP  120 (serratus dua puluh) menit kemudian surat keterangan elektronik sudah bisa diterima oleh Pemohon.

Surat keterangan elektronik yang diperlukan oleh pemohon untuk persyaratan Calon kepala atau wakil kepala daerah, calon anggota DPRD, DPR, calon kepala desa, dan persyaratan lain yang diperlukan.

1.  Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

a.     Meja Pengaduan

b.     Surat Elektronik /Email (hukumpnskt@gmail.com)

c.             WA/SMS (0812837080449)

d.     Faxsimile (0271)719186 ext.121

e.     PTSP on Call 087824581311.

f.       Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Surakarta dengan alamat Jl. Brig. Jend. Slamet Riyadi No. 290 Kota Surakarta.

2.  Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung (siwas.mahkamah agung.go.id).