1. . Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: a. Orang Pribadi: 1. NPWP; 2. Nama; 3. Nomor Induk Kependudukan; 4. Alamat tempat tinggal; 5. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 6. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
2. . Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: Badan: 1. NPWP; 2. Nama; 3. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; 4. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; 5. EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan 6. Nomor telepon seluler yang mengajukan.
3. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: Warisan belum terbagi: 1. NPWP; 2. Nama; 3. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 4. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
4. Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data: Instansi Pemerintah: 1. NPWP; 2. Nama; 3. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan 4. Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.

1. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh: • Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; dan • Wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.

5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (Output: Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif , dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak NonEfektif , dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria )

Tidak dipungut biaya

Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif , atau Surat Pengaktifan Kembali Wajib Pajak NonEfektif , dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria

segera ditindaklanjuti jika ada aduan masuk