1. 1. Fotocopy KTP
2. 2. Fotocopy KK
3. 3. Fotocopy Ijazah Terakhir legalisir
4. 4. Fotocopy Sertifikat PKPA ( Bagi Calon Advokat)
5. 5. Foto Berwarna: - Untuk Persyaratan Advokat / Bawaslu Foto 4×6 (2 Foto) - Untuk Persyaratan Calon Legislatif 4×6 (4 Foto) - Untuk Persyaratan Walikota 4×6 (6 Foto)
6. 6. Fotocopy SKCK Legalisir
7. 7. Alamat email
8. 8. Surat permohonan dari eraterang, materai 10.000

1. 1 .Petugas PTSP : - Menerima permohonan dan meneliti kelengkapan permohonan - Mencetak /print out surat keterangan (melalui aplikasi eraterang)
2. 2. Panmud Hukum : - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf
3. 3. Panitera : - Memeriksa surat keterangan dan memberi paraf
4. 4. Ketua : - Menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
5. 5. Petugas PTSP : - Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara - Mengarsipkan surat keterangan tidak tersangkut pidana bekas permohonan

Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

PNBP  Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

Surat Keterangan

1.      Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id/

2.      Melalui Aplikasi Lapor - https://www.lapor.go.id/

3.      Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/

4.      Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00

5.      Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2

6.      Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254

7.      Melalui Nomor WA : 0813-3503-5358

8.    Melalui Email: pn.malang198@gmail.com