1. Importir/kuasanya mengajukan permohonan disertai dokumen pendukung.
2. Permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat penyelesaian kewajiban pabean dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran I PMK Nomor 274/PMK.04/2014.
3. Permohonan tersebut ditandatangani oleh perorangan atau pimpinan organisasi yang memiliki kewenangan dan diperuntukkan hanya untuk 1 (satu) dokumen pabean yang menjadi dasar pengembalian.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan: fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian; fotokopi identitas pemohon berupa KTP untuk pemohon perorangan atau akta badan untuk pemohon berbentuk badan; bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran; surat pernyataan bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian; surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan; surat keterangan dari bank bahwa rekening penerima pengembalian masih aktif; dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Angka Pengenal Impor (API); dokumen lain yang dapat memperkuat alasan permohonan.
5. Dalam hal permohonan pengembalian atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk diajukan oleh importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk, pemohon juga harus melampirkan: surat pernyataan dari penerima pembebasan atau keringanan bea masuk yang menerangkan bahwa yang melakukan importasi adalah importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk; dan fotokopi kontrak kerja antara penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dengan importir yang melakukan importasi

1. Orang atau kuasanya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan dengan menggunakan format sesuai Lampiran I PMK Nomor 274/PMK.04/2014 dilampiri dengan persyaratan sesuai PMK Nomor 274/PMK.04/2014.
2. Pemohon mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung secara langsung (offline) pada loket Seksi Perbendaharaan atau secara elektronik (online) dengan tetap mengirimkan hardcopy melalui kurir/langsung.
3. Pelaksana menerima dan melakukan penelitian formil surat permohonan dan dokumen pendukung, merujuk pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
4. Dalam hal permohonan tidak lengkap, Pelaksana mengembalikan kepada orang atau kuasanya.
5. Dalam hal permohonan lengkap dan benar, Pelaksana menerima dan merekam pada aplikasi penerimaan surat masuk.
6. Permohonan yang telah direkam diajukan ke Kepala Kantor.
7. Pelaksana merekam berkas permohonan pengembalian pada aplikasi internal Seksi Perbendaharaan (SMART APP) dan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
8. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
9. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima dan mendisposisikan kepada PFPBC.
10. PFPBC menerima dan mendisposisi kepada Pelaksana yang menangani pengembalian.
11. Pelaksana melakukan penelitian materiil terhadap permohonan yang diajukan merujuk pada ketentuan/peraturan yang berlaku.
12. Dalam hal pengembalian atas keputusan keberatan belum diterima kantor pelayanan, Pelaksana melakukan konfirmasi atau permintaan salinan resmi putusan kepada Kepala Kantor Bea Cukai penerbit putusan.
13. Dalam hal pengembalian atas putusan Pengadilan Pajak belum diterima kantor pelayanan, Pelaksana melakukan konfirmasi atau permintaan salinan resmi putusan kepada Kepala Kantor Sekretariat Pengadilan Pajak/Direktur Keberatan Banding dan Peraturan DJBC/Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC.
14. Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan pengembalian diterima.
15. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan materiil, Pelaksana menuangkan hasil penelitian materiil ke Nota Penelitian dan Pendapat serta membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian dan menyampaikan kepada PFPBC.
16. PFPBC meneliti Surat Keputusan Pengembalian, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
17. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti konsep Surat Keputusan Pengembalian dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.
18. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Surat Keputusan Pengembalian kemudian menyampaikan kembali kepada Pelaksana.
19. Pelaksana menyampaikan/mengirimkan Surat Keputusan Pengembalian kepada Pemohon.
20. Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian, Pelaksana membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada aplikasi SMART APP kemudian menyampaikan kepada PFPBC.
21. PFPBC meneliti SPP, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
22. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti SPP dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.
23. Kepala Kantor sebagai PPSPM meneliti dan menandatangani SPP kemudian menyampaikan kembali kepada Pelaksana.
24. Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian dan SPP, Pelaksana membuat Surat Perintah Membayar (SPM) pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) kemudian menyampaikan kepada PFPBC.
25. PFPBC meneliti SPM, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan.
26. Kepala Seksi Perbendaharaan meneliti SPM dan menyampaikan kepada Kepala Kantor.
27. Kepala Kantor sebagai PPSPM meneliti dan menandatangani SPM kemudian menyampaikan kembali kepada Pelaksana.
28. Pelaksana menyampaikan SPP dan SPM dilengkapi dengan dokumen Surat Keputusan Pengembalian kepada KPPN Mitra Satker paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
29. Pelaksana melakukan input data pengembalian pada database pengembalian Kantor Pelayanan dan memberikan tanda bahwa atas pembayaran tersebut telah diberikan pengembalian.
30. Pelaksana mengarsip seluruh dokumen (Surat Permohonan, Tanda Terima, Bukti Penerimaan Dokumen (dari Aplikasi Penerimaan Online), NPP, SPM, SPP, Kep Pengembalian, dan Kendali Waktu)

-      Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM)

-      Jangka waktu penyelesaian layanan pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga berdasarkan putusan Pengadilan Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM)

-      Jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk melakukan:

a.    konfirmasi setoran bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembalian ke KPPN;

b.   konfirmasi ke kantor bea cukai penerbit keputusan keberatan, dalam hal salinan keputusan keberatan belum diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan;

c.    konfirmasi ke Pengadilan Pajak atau Pengadilan, dalam hal salinan putusan Pengadilan Pajak atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan; atau

d.   penetapan sebagai dasar pengembalian.

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk ; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Perintah Membayar (SPM)

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui :

Telp : (031) 866 7599 ext. 117

E-mail : kijuanda@gmail.com

SMS/WA : 0811 3334 5222

www.beacukai.go.id/pengaduan.html

Link : Pengaduan BC Juanda