1. Memiliki Akun
2. Memiliki akun pada http://lokal.lkpp.go.id
3. Melampirkan surat permohonan keterangan ahli
4. Permohonan dapat diajukan oleh: 1) Permohonan untuk perkara pidana dimohonkan dari Kepolisian, Kejaksaan atau Panitera/Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan; 2) Permohonan untuk perkara perdata, tata usaha negara (TUN), arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya dimohonkan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan, atau Panitera/Majelis Hakim yang menangani perkara yang bersangkutan; 3) Permohonan untuk perkara persaingan usaha dimohonkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI); 4) Permohonan untuk perkara maladministrasi dimohonkan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan/Ombudsman Republik Indonesia.

1. Pelayanan dilakukan secara online
2. Pelayanan dilakukan secara online;
3. Alur pelaksanaan layanan adalah sebagai berikut: 1) Penerima layanan melakukan pendaftaran; 2) Penerima layanan menyampaikan surat permohonan; 3) Penerima layanan mengisi formulir dan dilayani oleh pihak pelaksana.

Maksimal 3 Hari Kerja

Apabila kami tidak menyelesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian, kami akan memberikan kompensasi berupa pemberian prioritas untuk pelayanan berikutnya.

Besaran pembiayaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, dengan pilihan mekanisme pembiayaan:

1. Pembiayaan Ahli yang ditugaskan dibebankan kepada LKPP;
2. Pembiayaan Ahli yang ditugaskan, dibebankan kepada Pemohon (Honorarium Ahli, Transportasi dan Akomodasi); dan
3. Pembiyaan Ahli yang ditugaskan menggunakan mekanisme cost sharing, disesuaikan dengan Anggaran LKPP dan Anggaran Pemohon.
   

Penugasan Ahli untuk pemberian keterangan pada gelar kasus/perkara dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) atau keterangan dalam persidangan.

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui telepon: (021)
   29912450 ext. 0348
2. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui email:
   (helpdesk.pph@lkpp.go.id) dengan subjek “Pengaduan Layanan Pemberi Keterangan Ahli”
3. Penanganan pengaduan, keberatan, saran dan masukan melalui surat kepada:
   Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
   Kompleks Rasuna Epicentrum
   Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B
   Jakarta Selatan 12940