1. Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM;
2. Fotokopi kartu NPWP;
3. Surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPn BM;
4. Surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
5. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPn BM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud;
7. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: 1) Invoice; 2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 3) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; 4) Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

1. Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM ke KPP tempat terdaftar.

SK Bebas PPnBM Atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor