1. a. induk SPT Masa Final PPh Final Pengungkapan Harta Bersih;
2. b. bukti pelunasan Pajak Penghasilan Final atas Harta Bersih yang dianggap sebagai penghasilan berupa surat setoran pajak dan/ atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak;
3. c. daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
4. d. dokumen pendukung terkait nilai Harta selain kas/setara kas berupa: 1) SPPT PBB Tahun Pajak Terakhir, untuk tanah dan/atau bangunan; 2) dokumen yang memuat Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), untuk kendaraan bermotor; 3) dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak; 4) dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan warrant yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; 5) dokumen yang memuat nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan; dan/atau 6) dokumen berupa: a) lembar hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau b) lembar hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta penilaian dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dalam hal nilai Harta tidak terdapat pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 2),
5. e. dokumen pendukung Utang, dalam hal terdapat Utang yang diungkapkan;
6. f. surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kuasa, dalam hal SPT Masa PPh Final ditandatangani oleh penerima kuasa.

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih secara langsung ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.