1. Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah.

1. KPP Lama 1. Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara mengisi Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak;
2. 2. Wajib Pajak dan/atau PKP Badan atau Joint Operation atau Wajib Pajak Bendahara menyerahkan Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah yang telah diisi secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak;
3. 3. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menerima Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau PKP atau kuasanya yang sah;
4. 4. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak memeriksa kelengkapan pengisian Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah dalam hal formulir belum sepenuhnya diisi oleh pemohon, petugas mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi pengisiannya;
5. 5. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menerima Permohonan Pindah dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada pemohon setelah ditandatangani petugas pendaftaran Wajib Pajak;
6. 6. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak merekam dan mencetak Surat Pindah dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani;
7. 7. Kepala Seksi Pelayanan menerima, meneliti dan menandatangani Surat Pindah.
8. 8. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menyampaikan Surat Pindah kepada Wajib Pajak dan/atau PKP serta mengirimkan tembusan Surat Pindah ke KPP Baru melalui faksimile dan kepada Petugas Arsip KPP Lama;
9. 9. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menerima tembusan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru;
10. 10. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mencetak Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani dan menghapus data Wajib Pajak dan/atau PKP dari masterfile;
11. 11. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menyampaikan lembar ke-1 Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP Pajak kepada Wajib Pajak/PKP/Pemohon paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru;
12. 12. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengirimkan tembusan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP kepada petugas arsip pada Seksi Pelayanan untuk digabungkan dengan berkas Wajib Pajak/PKP;
13. 13. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengirimkan tembusan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP kepada KPP Baru dan PPDDP;
14. 14. Petugas Arsip menerima Surat Pindah dari Petugas Pendaftaran Wajib Pajak;
15. 15. Petugas Arsip menerima tembusan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP;
16. 16. Petugas Arsip menggabungkan dokumen pada angka 15 dan 16 diatas dengan berkas Wajib Pajak/PKP;
17. 17. Petugas Arsip menyiapkan berkas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak untuk dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak Baru;
18. 18. Petugas Arsip mengirimkan berkas Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Baru melalui Subbagian Umum.
19. KPP Baru 1. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menerima tembusan atau faksimile Surat Pindah dari KPP Lama;
20. 2. Berdasarkan Surat Pindah dari KPP Lama: a. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mencetak SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP; b. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak meneruskan SKT dan/atau SPPKP kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani; c. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak menyampaikan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak/Pemohon;
21. 3. Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mengirimkan tembusan SKT dan/atau SPPKP kepada Petugas Arsip KPP Baru, KPP Lama dan PPDDP;
22. 4. Petugas Arsip menerima SKT dan/atau SPPKP dari Petugas Pendaftaran dan mengarsipkannya;
23. 5. Petugas Arsip menerima Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP dan berkas Wajib Pajak dan/atau PKP dari KPP Lama dan mengarsipkannya.
24. PPDDP 1. Menerima tembusan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat Pencabutan SPPKP dari KPP Lama;
25. 2. Menerima tembusan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru;
26. 3. Setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 3 di atas diterima, untuk selanjutnya proses dilanjutkan sesuai dengan SOP Tata Cara Pengadministrasian Pengadministrasian Tembusan Surat Pencabutan SKT dan/atau Pencabutan SPPKP Serta Tembusan SKT dan/atau SPPKP di PPDDP.
27. Proses selesai

- KPP Lama mengirimkan tembusan Surat Pencabutan SKT dan/atau SPPKP ke KPP Baru dan PPDDP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tembusan SKT dan/atau SPPKP diterima dari KPP Baru; - KPP Baru menyampaikan tembusan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP ke KPP Lama dan PPDDP, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Surat Pindah dari KPP Lama.

Segala Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya

BPS (Bukti Penerimaan Surat)

Nomor Telepon Kantor : 0361262222
Kring Pajak : 1500200