Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH
Jl. Ibrahim Saidi No.07, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan Mandi, Cuci, Dan Tidur
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
Pemberian Makan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan
Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas
Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan
Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan
Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana
Fasilitas Bantuan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jantho
Tersampaikannya permintaan bantuan hukum oleh Tahanan kepada pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
