Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kanim Tarakan Ikuti Rapat Kordinasi Pelayanan Publik Berbasis HAM

11-08-2023 - Kantor Imigrasi Tarakan — KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN TIMUR

Tarakan – Kanim Tarakan ikuti rapat koordinasi pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) secara virtual, Kamis (3/8) melalui Zoom Meeting yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Rakor P2HAM ini diinisiasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM.

Dalam pembukaan acara, Plt. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Darsyad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada peserta sosialisasi terkait teknis pemenuhan dan penguploadan data dukung Penilaian P2HAM sesuai dengan Permenkumham nomor 2 tahun 2022.

“Berbicara mengenai pelayanan publik bahwa pelayanan publik yang berbasis HAM sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak setiap individu, termasuk bagi pengguna layanan di setiap unit pelaksana tugas di bawah naungan Kemenkumham”, Ungkap Darsyad.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sub Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II, M. Dimas Saudian. Disampaikan bahwa tahapan evaluasi dilaksanakan mulai bulan April sampai September tahun 2023, dan kepada seluruh Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan agar segera melakukan pemenuhan seluruh data dukung sesuai dengan lampiran pada permenkumham nomor 2 tahun 2022.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Analis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer pada Direktorat Fasilitasi dan Informasi HAM, Septian Firman S. mengenai aplikasi P2HAM V.2. Terbitnya Permenkumham Nomor 2 tahun 2022 menjadi dasar perubahan aplikasi P2HAM, pada aplikasi tersebut unit kerja menginput dokumen tentang P2HAM untuk kemudian diverifikasi. Hak akses pada aplikasi P2HAM Versi 2 terdapat 4 kategori yang terdiri dari Admin, Operator Unit Kerja, Verifikator dan Penilai, dan akun (username dan password) hanya akan diberikan kepada unit kerja yang telah lolos tahapan evaluasi.


Bagikan berita melalui