Melalui Telekonferensi Zoom, Lapas Perempuan Palembang Ikuti Acara Penyerahan LHP oleh BPK

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2022 diadakan secara virtual melalui platform telekonferensi Zoom. Kegiatan berlangsung di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jum’at, 04/08/2023. Kegiatan dihadiri Langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan BPK RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel , Ike Rahmawati hadir Via Zoom, didampingi oleh pejabat eselon IV dan eselon V. Bertempat diruang rapat aula Lapas Perempuan Palembang, kegiatan berlangsung lancar. Acara dimulai dengan sambutan dari Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Nyoman Adhi Suryadnyana. Kemudian dilakukan penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022. Selanjutnya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Kemenkumham dari tahun 2020 hingga Semester I 2022 juga oleh Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. Pada akhir acara, dilakukan penyerahan cinderamata kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan penyerahan laporan tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, juga memberikan sambutannya untuk mengakhiri acara tersebut,” Terima kasih dan apresiasi atas kerja keras Tim Pemeriksa BPK RI yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang disampaikan melalui berbagai rekomendasi dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, untuk tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian Opini WTP Tahun 2022, namun menjadi pendorong semangat untuk berkinerja lebih baik dalam rangka mempertahankan capaian opini WTP  di masa yang akan datang.” "Kegiatan ini menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenkumham. Pentingnya kerjasama antara BPK RI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara," ujar Ike. @Kemenkumham_RI @Kumhamsumsel @lpp_palembang @lpp_palembang #KumhamSumsel #IlhamDjaya #LapasPerempuanPalembang #lpp_palembang

Kembali

Bagikan berita melalui