Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Rutan Gianyar Hadiri Rapat Presentasi Monev IPK-IKM Triwulan II

DENPASAR - Proses percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus dijalankan melalui peningkatan kualitas layanan publik. Dalam upaya untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, Kanwil Kemenkumham Bali melaksanakan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Bali. (24/7)

Bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Bali, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bali, Alexander Palti membuka kegiatan monitoring dan evaluasi ini dengan menyampaikan sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari setiap unit kerja yang berada di wilayah kerja Kemenkumbam Bali termasuk Kepala Subsi Pelayanan Tahanan, Anak Agung Gde Putra Aribawa dan operator yang mewakili Rutan Gianyar.

Kepala Ombudsman Bali Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widiyanthi menyampaikan apresiasinya terhadap Kanwil Kemenkumham Bali yang telah melakukan monitoring dan evaluasi di triwulan kedua yang sebelumnya sudah dilaksanakan di triwulan pertama kemarin.

“Target dari MenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu minimal monitoring dan evaluasi dilakukan sekali dalam setahun. Tapi Kanwil Kemenkumham Bali di triwulan kedua sudah melakukan monitoring dan evaluasi yang kedua kali. Ini sangat positif sehingga kita bisa mengontrol bagaimana penilaian publik atas pelayanan yang kita berikan juga dapat menjaga ritme integritas dari para pegawai Kemenkumham,“ ucapnya.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang muncul terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta untuk memberikan rekomendasi peningkatan kualitas layanan publik secara lebih objektif berdasarkan datas hasil survei IPK-IKM.

“Pancasila mengajarkan pada kami untuk bebas tetapi bertanggungjawab. Yakin pada kebenaran keyakinannya masing-masing, tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga masyarakat hidup dalam harmoni, berbeda tetapi satu sebagaimana semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika,” terangnya lebih lanjut.

Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama, tidak hanya secara nasional tetapi pada level global. Ini mengingat Bruce merupakan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama dan Kepercayaan, serta ketua Aliansi Internasional Kebebasan Beragama atau Kepercayaan.

“Indonesia mengharapkan dukungan dan saran dari Madam Bruce mengenai bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama secara global dan nasional dalam masyarakat kita yang beragam,” ujarnya.

Bruce sendiri menuturkan bahwa masyarakat internasional telah mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meskipun mengalami berbagai tantangan dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Indonesia dipandang memiliki peran sentral terkait isu hak asasi manusia dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama Indonesia dan parlemen Inggris di bidang kebebasan beragama semakin meningkat.

Salah satu langkah kerja sama Indonesia dan parlemen Inggris adalah diadakannya Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya, yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 13-14 November 2023 mendatang. Konferensi diselenggarakan oleh Kemenkumham bersama Institut Leimena, Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Brigham Young University Law School, dan Sekretariat Internasional Kebebasan Beragama yang berbasis di Amerika Serikat. Bruce sendiri telah mengonfirmasi kepastian untuk hadir sebagai salah satu pembicara dengan topik "Human Dignity and the Rule of Law: Global and Regional Outlook".

Sejalan dengan harapan Kakanwil Kemenkumham Bali Kepala Rutan Gianyar, Muhammad Bahrun berharap melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini kualitas pelayanan khususnya di Rutan Gianyar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

“Melalui kegiatan ini harapnya Pelayanan di Rutan Gianyar semakin konsisten, bukan semata-mata karena ingin memperoleh nilai, namun demi perbaikan dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat” tutup Muhammad Bahrun

Kembali

Bagikan berita melalui