KEMENKUMHAM KEMBALI RAIH OPINI WTP KE-14, RUTAN SAMARINDA IKUTI PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2022 SECARA VIRTUAL

Samarinda- Rutan Samarinda ikut serta dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun 2022 secara daring. kegiatan dilaksanakan pada pukul 10.30 WITA bertempat di ruangan Aula Rutan Samarinda. Jum'at (04/08/23) Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan kemenkumham Tahun 2022 dipusatkan di Graha Pengayoman Jakarta, dan dihadiri Langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan BPK RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI. Acara dimulai dengan sambutan dari Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kemenkumham telah berusaha keras untuk mempertahankan pencapaian Opini WTP. Hal tersebut merupakan kerja keras seluruh jajaran di Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan negara. “Dalam pemeriksaan keuangan Tahun 2022 ini kami tidak menemukan permasalahan signifikan, yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan,” kata Nyoman Adhi. Menurutnya, laporan keuangan Kemenkumham per tanggal 31 Desember 2022 menyajikan secara wajar semua hal yang material dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah. “Dengan demikian opini atas laporan keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2022 kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian,” ungkap Nyoman Adhi. Sementara itu Menteri Hukum dan HAM RI, Yasoona Laoly mengingatkan bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI jangan membuat seluruh jajaran di Kemenkumham berpuas diri. “Hendaknya pencapaian ini menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik, sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP dimasa yang akan datang,” ujar Yasonna. Pencapaian ini merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran di Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Untuk itu, kami menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” papar Yasonna pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022.

Kembali

Bagikan berita melalui