WUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK, LAPAS PEREMPUAN KUPANG IKUTI KEGIATAN PENYERAHAN LHP SECARA VIRTUAL

Kupang - Pada hari ini (Jumat, 04/08/2023) Plt. Kepala Lapas Perempuan Kupang; Maria M. Nahak dengan didampingi oleh Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan; Fransiska Buku dan Kepala Urusan Umum; Inggriati Nusa beserta Staf Keuangan dan Operator BMN ikut serta dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun 2022 secara virtual yang dilaksanakan pukul 11.00 WITA dan bertempat di Lapas Perempuan Kupang. 

Untuk diketahui bersama secara kewenangan LHP dikeluarkan oleh BPK. LHP adalah hasil pemeriksaan laporan keuangan lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK RI dimana dari laporan tersebut menyajikan tiga hal, yaitu opini audit, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi BPK RI.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap wilyah, termasuk Lapas Perempuan Kupang ini berlangsung melalui konferensi video daring sebagai langkah untuk memudahkan seluruh perwakilan dari tiap wilayah dapat mengakses jalannya kegiatan dari UPT di setiap daerah. 

Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham, kemudian dilanjutkan dengan sambutan pertama disampaikan oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI; Nyoman Adhi Suryadnyana. 

Dalam sambutannya, Nyoman memberikan penjelasan secara rinci mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022. Tak lupa, Nyoman juga memaparkan sejumlah catatan rekomendasi untuk perbaikan dan pengelolaan keuangan kementerian tersebut yang diuraikan secara transparan. Oleh karena itu, Nyoman memberikan apresiasi pada seluruh perwakilan dari jajaran Kemenkumham atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga hal Ini menjadi bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Dalam kegiatan ini terdapat juga sambutan dari Menteri Hukum dan HAM; Yasonna H. Laoly yang mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras Tim Pemeriksa BPK RI yang terus mendorong Kementerian Hukum dan HAM melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang disampaikan melalui berbagai rekomendasi dan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. 

Pada kesempatan tersebut juga, Yasonna menyampaikan bahwa Capaian Opini WTP Laporan Keuangan Tahun 2022 merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 

“Saya tegaskan kembali untuk tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian Opini WTP Tahun 2022, namun menjadi pendorong semangat untuk berkinerja lebih baik dalam rangka mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang.” Ujar Yasonna di akhir arahannya. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022 dari Anggota I BPK RI kepada Menkumham dan disambung dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Kemenkumham dari tahun 2020 hingga Semester I tahun 2022 oleh Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pada akhir kegiatan, dilakukan penyerahan cenderamata oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebaliknya. 

Maria berharap melalui penyerahan LHP secara virtual ini, proses pemeriksaan keuangan bisa berjalan lebih efisien dan tepat waktu tanpa mengesampingkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas publik. Kegiatan ini juga membuktikan komitmen pemerintah dalam memastikan pemanfaatan dana negara secara efektif dan efisien dalam sektor kehakiman dan pemasyarakatan. 

Kontributor : Humas Lapas Perempuan Kupang (SA) 

Kembali

Bagikan berita melalui