BENGKULU - Usai pelaksanaan Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu pada jum'at (4/8), Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, Farizal Antony turut menghadiri Zoom Meeting Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 yang digelar secara virtual. Kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andap Budhi Revianto serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari Kemenkumham dan BPK RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, dan Tim Pemeriksa dari BPK RI serta Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Sementara itu dari Aula Fatmawati Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati, Kepala Divisi Keimigrasian, Ganda Samosir beserta beserta sejumlah Ka.UPT, Pejabat Administrator, PPK, Bendahara JFT dan JFU Pengelola Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana memaparkan secara rinci hasil pemeriksaan laporan keuangan keuangan Kemenkumham pada tahun 2022. Sejumlah catatan rekomendasi untuk perbaikan dan pengelolaan keuangan kementerian tersebut diuraikan secara transparan. Nyoman Adhi juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perwakilan dari jajaran Kemenkumham atas komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel. "Laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 menyajikan secara wajar semua hal yang material dari realisasi anggaran, operasional serta perubahan equitas telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Opini atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 ini mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualia. Ini adalah bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujar Nyoman Adhi. Dilain pihak Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak berpuas diri atas keberhasilan capaian Opini WTP Tahun 2022. Yasonna juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kemenkumham. "Keberhasilan mencapai predikat WTP pada tahun 2022 wajib kita jadikan motivasi untuk terus berkerja dan berkinerja jauh lebih baik lagi sehingga dapat mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang. Tentu kita juga menyampaikan apresiasi kepada pihak BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kemenkumham ," ujar Menkumham. -humas-