KPPN Sukabumi Raih Juara Umum TREASURY AWARD Kanwil DJPb Jawa Barat

Penganugrahan TREASURY AWARD yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat kepada Satuan Kerja (Satker), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, sebagai penerima dana APBN serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang telah memberikan komitmen pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan di Jawa Barat,  sebagai bukti Ditjen Perbendaharaan untuk berkomitmen menjadi katalisator pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di wilayah Jawa Barat, dan juga untuk mendorong percepatan perwujudan Good Governance pada lembaga pelayanan publik penerima APBN di Jawa Barat. Penganugrahan TREASURY AWARD tahun 2017 dibagi menjadi 4 Kelompok penilaian yaitu, Kelompok Satuan Kerja, kelompok Pemerintah Daerah, Kelompok Pemerintah Desa dan Kelompok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Untuk kategori Satker Pagu DIPA besar peringkat pertama diraih Polres Bandung, dan Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W AUDITED 2017 terbaik diraih oleh Kanwil BPN Jawa Barat, selain itu pada Kelompok Pemerintah Desa dengan kategori Pengelolaan Dana Desa Terbaik 2017 diraih oleh 5 Kabupaten, yaitu Desa Majasari Kabupaten Indramayu, Desa Sukajaya Kabupaten Sukabumi, Desa Kiarasari Kabupaten Bogor, Desa Kanangasari Kabupaten Bandung Barat dan Desa Margajaya Kabupaten Ciamis, selain itu juga beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat meraih penghargaan dengan kategori lainnya, dan juara umum anugrah TREASURY AWARD tahun 2017 diraih oleh KPPN Sukabumi berhak mendapatkan piala bergilir Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengungkapkan, penghargaan tersebut diberikan kepada satker dan pemerintah daerah berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan serta desa yang melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan outputnya telah dirasakan manfaatnya secara nyata. "Dijelaskan bahwa kelompok desa kita melihat lebih pada pengelolaan keuangan seperti apa, dan outputnya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perencanaannya, RPJMD dan berujung pada pengadministrasian keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan" ucap Yuniar di aula Ir Soekarno Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar jalan diponegoro 59 Bandung, jumat (18/5/2018). Sementara itu Sekertaris Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Haryanto pada sambutannya mengatakan, mengapresiasi penganugrahan ini karena dapat menjadi acuan penerima dana APBN satker dan pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan kinerja dan memotifasi pengelolaan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya. Pada penganugrahan tersebut dihadiri oleh PLH Gubernur Jawa Barat Iwa Karniwa, Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Marwoto, perwakilan Pangdam lll/Siliwangi, jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi, pimpinan satuan kerja kota/kabupaten serta kepala KPPN se Jawa Barat. Kapolda Irjen Agung Budi Maryoto berpesan kepada seluruh pemerima dana APBN untuk dapat menggunakannya dengan aturan yang berlaku. "Kepolisian dan Kementrian Keuangan telah melaksanakan MOU untuk pengelolaan keuangan satker yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta ikut dalam pengawasan terhadap penggunaan APBN yang penyimpangan dengan proses hukum" tutur Kapolda. Oleh karena itu pihaknya mengapresiasi Dengan kinerja para satker yang telah memanfaatkan dana APBN untuk masyarakat.