KEMENKEU HARUS LEADING DALAM PENGELOLAAN ASET
10-08-2018 - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tanjung Pandan — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
“Kemenkeu harus leading dalam pengelolaan aset” pesan tersebut disampaikan Bapak Supendi, Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bangka Belitung dalam rakorda kemenkeu se babel pada hari Rabu 8 Agustus 2018 di Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bangka Belitung. Rakorda ini adalah pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2018. Seluruh kepala kantor instansi vertikal Kementerian Keuangan hadir meliputi; Kepala Kantor Wilayah DJPB, Kepala KPPN Pangkalpinang, Kepala KPPN Tanjung Pandan, KPP Pangkalpinang, KPP Bangka, KPP Tanjung Pandan, KPBC Pangkalpinang, KPBC Tanjung Pandan dan KPKNL Pangkalpinang.Materi yang dibahas terkait pengelolaan aset yang saat ini masih menjadi tantangan pemerintah ketika berhadapan dengan BPK untuk LKPP selalu menyisakan kasus aset .
Pembahasan hangat ketika membahas mekanisme lelang dan penghapusan. Saat ini mekanisme nya masih terlalu rumit dan panjang jalur birokrasinya, tidak simple sehingga gerak kinerja kantor menjadi sedikit banyak terpengaruh oleh proses tersebut. Harapannya dengan adanya rakorda ini , sinergi untuk pengelolaan aset menjadi lebih baik dan kemenkeu harus leading dalam hal pengelolaan aset .
Kepala KPPN menyampaikan beberapa usulan piloting project untuk percepatan proses PSP , lelang dan penghapusan atas aset yang memang sudah tidak punya nilai manfaat lagi.
Pada sesi kedua dipaparkan materi IKPA ( indikator kinerja pelaks anggaran ) semester I 2018 per satker kemenkeu lingkup Babel. Ada 12 indikator yang menjadi acuan , namun hanya 10 dulu untuk penilaian semester I ini . Bapak Kanwil menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala kantor sebagai KPA karena nilai IKPA sudah bagus, rata2 diatas 90 persen. Agar dipertahankan dan ditingkatkan nilainya utk semester II.
Nilai IKPA akhir akhir ini menjadi sorotan para pimpinan baik di satker maupun level mentri dalam memantau pelaksanaan di unitnya masing masing.
Mari perhatikan IKPA karena itu pintu masuk area improvement untuk mengelola pelaksanaan anggaran lebih baik profesional transparan dan akuntabel .
Berita Terpopuler
Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP
Jumat, 09 Jun 2023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK DI INDONESIA
Rabu, 08 Feb 2023
Kode Transaksi Faktur Pajak, Kenali Jenis dan Saat Penggunaannya
Rabu, 28 Sep 2022
Mengenal Undang-Undang ITE
Minggu, 14 May 2023
Ingin Ganti Nama? Begini Prosedur Hukumnya
Selasa, 12 May 2020
