9 Kali WTP Berturut-turut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Kembali Terima Pengahargaan Plakat dan Piagam dari Menteri Keuangan RI

Pangkalan Balai -- Dibawah Kepemimpinan Bupati Banyuasin H. Askolani dan Wabup H. Slamet Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menerima penghargaan, kali ini, penghargaan itu datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI) atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan Plakat dan Piagam Opini WTP dari Menteri Keuangan RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI, diserahkan oleh Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Taukhid SE., M. SC, IB., M. BA yang diterima oleh Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH., MH. di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin, Selasa (27/10/20).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah diaudit oleh BPK-RI dan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini WTP yang diberikan BPK-RI terhadap LKPD Banyuasin sudah 9 kali diterima berturut-turut mulai dari Tahun 2011-2019.

Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH., MH menyatakan bahwa perolehan opini WTP dari BPK RI merupakan hasil kerja keras SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Banyuasin, dan berharap penghargaan dari Kemenkeu tersebut menjadi pemantik agar bekerja lebih keras lagi, dengan harapan kedepan raihan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD yang selanjutnya LKPD tersebut melewati proses audit oleh BPK sebagai Lembaga Negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari tujuh komponen yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”, ungkap Askolani.

Ia juga menjelaskan bahwa Opini WTP yang dicapai pada LKPD tahun 2019 merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sehingga patut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

Selain piagam penghargaan, Kementerian Keuangan RI juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin yang telah berhasil meraih opini WTP murni tanpa penekanan sebanyak 9 kali berturut-turut, tambah Askolani.

Didampingi Wabup Slamet Bupati H. Askolani berharap, penghargaan ini mampu mendorong segenap unsur di lingkungan pemerintah kabupaten Banyuasin untuk senantiasa membudayakan perilaku-perilaku positif, disiplin, taat hukum, dan menjauhkan diri dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun.

"Opini WTP adalah penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan yang menjamin bahwa informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini harus terus dijaga dan dipertahankan oleh semua perangkat daerah dalam proses pertanggungjawaban anggaran dan memastikan semuanya disajikan secara transparan dan akuntabel”, Ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Taukhid SE., M. SC, IB., M. BA dalam pengantarnya mengatakan bahwa penilaian opini WTP perlu perjuangan yang serius Pemerintah Daerah karena opini WTP merupakan Opini tertinggi atas laporan keuangan pemda yang dinilai transparan dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan, bahwa penghargaan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Banyuasin tidak hanya berupa Piagam tetapi juga Plakat dari Kementerian Keuangan RI karena telah berhasil meraih 9 kali berturut-turut opini WTP, dimana penghargaan Plakat hanya diberikan apabila telah mencapai 5 kali berturut turut memperolehan Opini WTP atas pemeriksaan LKPD.

Turut hadir Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH, Wakil ketua DPRD Banyuasin Sukardi, SP., M. Si, Dandim 0430 Banyuasin Letkol Armed Farid Hidayat, M. SC., P. Sc Kapolres Banyuasin AKBP Danny Sianipar, S. Ik dan Seluruh Kepala OPD Kabupaten Banyuasin.

Kembali

Bagikan berita melalui