Budaya Kerja Berintegritas Butuh Kerja Keras

14-10-2020 - Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jakarta(6/8) - Mewujudkan zona integritas berarti harus mengubah budaya kerja. Mengubah budaya kerja harus diawali perubahan cara pandang, cara berpikir, dan cara berperilaku. “Ini tidak mudah, sangat berat malah,” jelas Agus Uji Hantara, Asdep Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kemenpan RB. Agus mengatakan meski perubahan budaya kerja susah dilakukan, tapi mungkin tercapai jika ada komitmen pimpinan. Menurutnya, komitmen pimpinan bisa menggiring keseluruhan organisasi pada perubahan yang lebih baik. Ia menambahkan, komitmen pimpinan harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto, mengamini pendapat Agus. Menurutnya, masih ada budaya kerja yang membuat staf merasa sungkan memberikan evaluasi pada pimpinan. Namun, Tasdik mengatakan jika pimpinan punya komitmen untuk terbuka pada perubahan, maka hal ini tidak menjadi hambatan. “Kadang staf ewuh-pakewuh untuk mengkritik pimpinan, tapi kalau pimpinannya terbuka, dan ada mekanisme monev yang jelas, perubahan itu akan mengikuti,” ungkapnya. Balitbangkumham sendiri telah menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala lewat Survei Integritas Internal memanfaatkan aplikasi 3A. Dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas Menuju WBBM hari ini seluruh pegawai diminta untuk mengisi survei tersebut. Dalam survei ini, Balitbangkumham berhasil memperoleh penilaian Sangat Baik. Kepala Balitbangkumham mengatakan, hasil survei ini akan dijadikan bahan pimpinan untuk melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. (*Humas)

Bagikan berita melalui