Workshop Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020 digelar Kemenkumham.

Menyambut Reformasi Birokrasi 2020, pemerintah harus bergerak cepat dan responsif. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi. Komitmen Balitbangkumham untuk responsif pada perubahan diwujudkan lewat pembuatan aplikasi 3A.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang R. Sariwanto, mengapresiasi aplikasi ini. Dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020, Bambang menyampaikan perubahan harus dilakukan tidak hanya pola pikir tapi juga teknologi. "Aplikasi 3A ini adalah sebuah dobrakan dalam reformasi birokrasi," tuturnya.

Menurut, Kepala Balitbangkumham, Asep Kurnia, aplikasi 3A menjadi bagian penting dalam Pembangunan ZI. Aplikasi 3A berfungsi dalam pengusulan satker WBK/WBBM. Hari ini seluruh satker akan menerima QR code yang terhubung ke survei integritas organisasi dan survei kepuasan konsumen. Responden dapat mengisi survei dengan melakukan scan pada QR Code. "Hasil survei akan langsung diketahui oleh Unit Utama yang menaungi satker tersebut, jadi bisa langsung penilaian,"terang Asep.

Aman Riyadi juga menjelaskan secara teknis pemanfaatan aplikasi yang sekaligus menjawab berbagai persoalan terkait aplikasi, aman mengingatkan agar satker jangan takut warna merah yang berarti ada keluhan, “ ingat perbaikan dimulai dari keluhan masyarakat, kalau kita alergi merah kita tidak akan bisa melakukan perbaikan,” ujar Aman

Aplikasi 3A ini bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk memilih satker WBK. Namun yang utama, hasil survei bisa dipakai pejabat satker untuk terus memperbaiki kinerja sesuai keinginan publik. (*Humas)

Kembali

Bagikan berita melalui