Internalisasi Pengelolaan SDM KPPN Palembang

07-07-2018 - KPPN Palembang — DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Palembang, 21 Maret 2018 telah dilaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang. GKM kali ini membahas tentang Current Issues Pengelolaan SDM 2018. Seperti biasa, GKM dilaksanakan pada pukul 16.00 di ruang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang. Pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum, Afyaini. Dalam paparannya Ia menjelaskan profil Sumber Daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), diantaranya mengenai gender, usia, golongan, dan pendidikan. Selanjutnya Ia juga memaparkan mengenai pengelolaan SDM DJPb beserta tantangan dalam pengelolaan SDM.

Tantangan tersebut diantaranya perubahan komposisi generasi SDM, kesiapan SDM untuk  men-support program strategis DJPb, belum meratanya skill/kompetensi analitis pegawai DJPb, dan belum membudaya-nya program self development. Terakhir, Ia menjelaskan current issues dalam pengelolaan SDM. Curent issues tersebut meliputi assessment centre, implementasi Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ), manajemen talenta, Dialog Kinerja Individu (DKI), aplikasi grading pelaksana, sosialisasi budaya organisasi, leadership forum, couching & conseling (CnC), dan reprogramming Human Resources Information System(HRIS).

Pertama mengenai assessment centre, merupakan penilaian berbasis kompetensi dengan melibatkan beragam teknik evaluasi, metode dan alat ukur yang berguna dalam rangka perencanaan karier, mutasi, dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Tujuan dari assessment centre adalah untuk mengukur JPM (Job Person Match) masing masing pegawai, untuk menghitung capaiaan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kemenkeu-one, penentuan boks pemetaan dalam manajemen talenta, dan pengembangan kompetensi pegawai.

Current issue yang kedua mengenai implementasi SKTJ. SKTJ merupakan rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki pegawai yang didasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatannya. Uji coba pengukuran akan dilaksanakan pada semester II 2018 sedangkan implementasi pengukuran secara penuh akan dilakukan pada 2019. 

Selanjutnya mengenai manajemen talenta, tujuan manajemen talenta bagi pegawai adalah menemukan dan mempersiapkan pegawai terbaik untuk menduduki jabatan target setingkat lebih tinggi atau yang lebih strategis dan memimpin inisiatif dalam organisasi guna mengoptimalkan capaian strategi, tujuan organisasi, serta mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi world class treasury manager. sedangkan bagi pegawai adalah memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan karier.`

Selanjutnya mengenai DKI, merupakan komunikasi antara atasan langsung dengan bawahan bukan pemilik peta strategi untuk mendiskusikan kinerja bawahan. Pelaksanaan tahun 2018 dibagi menjadi dua periode, Periode I dimulai pada 1 Januari – 31 Maret dan Periode II pada tanggal 1 Juli – 31 Agustus. Kemudian mengenai aplikasi grading pelaksana, “perlu dilakukan pengembangan aplikasi grading, seperti dalam hal berita acara, surat rekomendasi, surat keputusan” ujar Afyaini.

Current issue berikutnya yaitu pengembangan kompetensi dan budaya organisasi yang terbagi ke dalam tiga bagian. Pertama mengenai sosialisasi budaya organisasi yang merupakan kegiatan sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2017 tentang Grand Design Budaya Organisasi DJPb Tahun 2018 - 2020 kepada para change agent. Kedua mengenai leadership forum, yaitu forum peningkatan kompetensi kepemimpinan dan manajerial para pimpinan mulai dari pejabat Es. II, III, dan IV dalam bentuk GKM di masing-masing unit kerja. Ketiga mengenai couching and conseling dimana program CnC ini  merupakan IKU bagi setiap pejabat eselon III.

Current Issue yang terakhir mengenai Reprogramming Human Resources Information System (HRIS). Keunggulan dari HRIS ini diantaranya Decision Support System (DSS), Single Sign On, User Interface (UI) yang lebih mudah digunakan, Repository online peraturan kepegawaian, dan tambahan modul layanan kepegawaian.

Di akhir paparannya, Afyaini menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan,Sri Mulyani, “Setiap orang punya neraca hidup, kita memilih ada pada sisi asset atau pada sisi liability”. Hidup ini adalah pilihan, kita yang menentukan bagaimana menjalani kehidupan ini. Akankah kita menjadi asset yang bermanfaat dan membawa perubahan yang bermakna bagi negara atau sebaliknya malah menjadi beban dan kemunduran bagi negara ini.

Bagikan berita melalui