KPP Madya Denpasar optimis ciptakan unit kerja bebas dari korupsi melalui pencanangan ZI-WBK.
05-07-2018 - Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
14 Maret 2018 merupakan hari yang sangat penting Bagi KPP Madya Denpasar. Karena pada hari tersebut adalah tonggak awal KPP Madya Denpasar berkomitmen kepada Wajib Pajak sebagai pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Pajak untuk mengkondisikan Kantor Pelayanan Publik dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Acara tersebut dilaksanakan di di Aula Gedung Keuangan Negara I sekaligus sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terbaru. Sebagai satu-satunya instansi yang terpilih dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, KPP Madya Denpasar merasa ini merupakan suatu kehormatan besar dan akan ditindaklanjuti dengan semaksimal mungkin. Setelah berhasil menjadi Terbaik Pertama Kantor Pelayanan Publik tingkat eselon III Direktorat Jenderal Pajak dalam ajang Penilaian Inisiatif Anti Korupsi tahun 2017 yang melibatkan seluruh Kantor Pelayanan Publik tingkat eselon III di Indonesia, KPP Madya Denpasar optimis meraih gelar WBK. Beberapa dasar hukum dari inisiatif ZI-WBK ini adalah sebagai berikut: Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi; Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 JO Undang Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Menteri Menpan RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona; Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ dan Pemda yang telah diganti dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Adapun dua komponen yang dijadikan pedoman bagi instansi yang terpilih untuk dapat memperoleh predikat tersebut adalah Komponen pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Terdapat 6 komponen pengungkit dengan bobot 60%, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, yang selanjutnya disebut sebagai komponen hasil dengan bobot 40%.
Acara pencanangan ZI-WBK dihadiri oleh lebih dari 200 Wajib Pajak dan 5 instansi Vertikal dibawah Kementerian Keuangan, yaitu perwakilan/pimpinan dari Kanwil Perbendaharaan Negara, KPPN Denpasar, BDK Denpasar, DJKN Denpasar, dan KPKNL Denpasar. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dimulai penyampaian sosialisasi tentang apa itu ZI-WBK dan bentuk tindakan nyata apa yang telah dilakukan oleh KPP Madya Denpasar dalam rangka mewujudkan instansi yang bebas dari KKN, serta inovasi dalam rangka meningkatkan kulaitas pelayanan publik. Kepala KPP Madya Denpasar, Bapak I Made Artawan menegaskan bahwa KPP Madya Denpasar sangat memohon partisipasi dan kerja sama setiap Wajib Pajak agar dapat mendukung tercapainya predikat prestisius tersebut.
Di akhir acara, seluruh undangan baik dari Instansi Vertikal Kementerian Keuangan dan juga Wajib Pajak melakukan penandatangan Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan komitmen bersama-sama mewujudkan instansi bebas dari KKN. Sebagai bentuk komitmen lainnya Bapak I Made Artawan juga menyampaikan sistem pengawasan melalui Whistleblowing System yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak dan seluruh Pemangku Kepentingan melakukan pelaporan apapun terkait tentang adanya pelayanan yang tidak sesuai dengan standar ataupun laporan terkait adanya indikasi praktik KKN agar ZI-WBK di KPP Madya Denpasar tercapai dengan baik.
Berita Terpopuler
Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP
Jumat, 09 Jun 2023
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK DI INDONESIA
Rabu, 08 Feb 2023
Kode Transaksi Faktur Pajak, Kenali Jenis dan Saat Penggunaannya
Rabu, 28 Sep 2022
Mengenal Undang-Undang ITE
Minggu, 14 May 2023
Ingin Ganti Nama? Begini Prosedur Hukumnya
Selasa, 12 May 2020
